Page 486 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 486
Judul Pengaduan THR Kabupaten Tangerang: 40 Persen Tidak Dibayarkan
Nama Media tempo.co
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1461688/pengaduan-thr-kabupaten-
tangerang-40-persen-tidak-dibayarkan
Jurnalis Joniansyah (Kontributor)
Tanggal 2021-05-12 02:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang) Ini salah satu aduan yang masuk ke Posko
THR
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hari ini sudah H-2 Lebaran atau Hari Raya
Idul Fitri , saya berharap besok datanya bisa berubah
negative - Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang) Tapi angka pastinya belum tahu
negative - Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang) Tapi angka pastinya belum tahu.
positive - Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang) Tapi kita tidak juga mengabaikan hak
pekerja, dengan posko ini, kita pun turut memberikan solusi, agar bisa berikan ruang juga bagi
industri untuk pertahankan neraca perusahaannya.
negative - Beni Rachmat (Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang)
182 laporan atau sekitar 66 persen permasalahan terkait konsultasi dan pengaduan THR sudah
ditindaklanjuti dan diselesaikan
Ringkasan
Dari 278 laporan yang masuk ke posko pengaduan THR Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tangerang, 40 persen pelapor mengadukan THR tidak dibayarkan oleh perusahaan tempat
mereka bekerja. Menteri Ida meminta agar perusahaan yang belum membayarkan THR nya
untuk segera melakukan pembayaran sesuai dengan aturan dalam Surat Edaran atau SE
Menaker Nomor Tahun 2021 soal THR yang ditujukan kepada para Gubernur se-Indonesia.
Kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan Posko THR 2021 ini diantaranya adalah Jasa
keuangan (BPR), Jasa Disign, Properti , Retail, Jasa Ttranfortasi Udara, industri makanan dan
minuman, Yayasan Pendidikan , industry alas kaki, industri plastik, industri manufaktur, dan lain-
lain.
485
