Page 519 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Selain itu juga tidak pernah dijelaskan nama perusahaan mana saja para TKA tersebut bekerja.
Oleh karena itu, KSPI dan buruh Indonesia menuntut setop mendatangkan TKA China dan negara
lainnya ke Indonesia, terutama di masa pandemi dengan alasan apapun.

"Janganlah hukum tajam ke buruh Indonesia tetapi tumpul ke TKA China. Batalkan omnibus law
UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Khususnya pasal tentang TKA dikembalikan bunyinya
menjadi 'Setiap TKA yang datang ke Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri
Tenaga Kerja'," katanya lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Di samping itu, Said Iqbal menyampaikan, berdasarkan posko pengaduan THR yang dibentuk
oleh KSPI, tercatat bahwa ada ratusan perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan
surat edaran Menaker tentang THR, yaitu THR harus dibayar paling lambat H-7, dibayar penuh,
tidak dicicil, dan bilamana ada permasalahan maka harus dibayar H-1.

Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Jakarta, Tangerang, Karawang, Cirebon, Batam,
Banjarmasin, Medan, Deli Serdang, Boyolali, Brebes, Pekalongan, Makassar, hingga Sumbawa.
Perusahaan tersebut bergerak di sektor industri outsourcing PLN, tekstil, garmen, sepatu,
makanan dan minuman, serta industri padat karya lainnya.

Padahal perusahaan tersebut mampu dan masih beroperasi. Tetapi sejauh ini tidak ada tindakan
terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan tersebut.
"Kasus-kasus pembayaran THR yang tidak sesuai dengan surat edaran Menaker bisa dijumpai di
PT Pan Brothers di Boyolali, PT Agung Pelita Industrindo di Brebes, perusahaan tekstil di
pekalongan, dan seluruh mayoritas outsourcing PLN di seluruh Indonesia serta perusahaan-
perusahaan lain. Hal ini menjelaskan ketidakmampuan Menaker menegakkan aturan tentang
THR," tegas Said Iqbal.

"Sudahlah mudik dilarang, TKA dibiarkan masuk melenggang kangkung ke Indonesia di tengah
pandemi dan lip services atau hanya pemanis bibir tentang pembayaran THR," tambahnya Untuk
itu, KSPI mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan, dan menunjukkan
keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan TKA. [].

518