Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 73
"Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus
mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke
Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis," ujar Said Iqbal.
Fakta ini menjelaskan, berdasarkan omnibus law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu
menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan
pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut.
Akibatnya, jutaan buruh dilarang mudik bahkan disekat di perbatasan kota seperti warga kelas
dua, tetapi TKA China disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan industri
strategis.
Padahal, menurut Said, boleh jadi TKA China dan India yang masuk ke Indonesia tersebut adalah
buruh kasar (unskilled workers) yang bekerja di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja,
tekstil, pertambangan nikel, dan industri-industri lain, yang semestinya bisa merekrut buruh lokal
Indonesia.
Said mengaku heran, yang selalu membantah dan membela keberadaan para TKA China tersebut
adalah para pejabat Republik Indonesia. Bukan perusahaan pengguna TKA tersebut. Selain itu
juga tidak pernah dijelaskan, di perusahaan mana saja (nama PT-nya) para TKA tersebut
bekerja.
Oleh karena itu, KSPI dan buruh Indonesia menuntut stop mendatangkan TKA China dan negara
lainnya ke Indonesia, terutama di masa pandemi dengan alasan apapun.
"Janganlah hukum tajam ke buruh Indonesia tetapi tumpul ke TKA China. Batalkan omnibus law
UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Khususnya pasal tentang TKA dikembalikan bunyinya
menjadi, Setiap TKA yang datang ke Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri
Tenaga Kerja," pungkasnya.
72
