Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 116

TANGANI MASALAH THR, INI TUGAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN
              MEDIATOR
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  menggelar  webinar  bertajuk  'Sinergitas  dan
              Kolaborasi Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial dalam Penanganan
              Permasalahan THR 2021', Jumat (7/5). Kegiatan tersebut diikuti Kepala Dinas Ketenagakerjaan
              (Kadisnaker) provinsi seluruh Indonesia.

              Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  Keselamatan  dan  Kesehatan
              Kerja  (Binwasnaker  &  K3)  Kemnaker  Haiyani  Rumondang  menerangkan  pengawas
              ketenagakerjaan dan mediator HI memiliki tugas penting dalam pembinaan dan pengawasan
              untuk memastikan pembayaran THR kepada pekerja/buruh.

              Haiyani memaparkan mediator bertugas mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan
              perusahaan dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan. Sementara itu, pengawas
              memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum berupa sanksi administrasi apabila
              THR tidak dibayarkan.

              "Dengan  demikian  pengawas  dan  mediator  dapat  ikut  andil berperan  aktif  dalam  meningkat
              pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Haiyani dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

              Haiyani  menambahkan  jika  THR  Keagamaan  tidak  dibayar  sesuai  kesepakatan  dan/atau
              pembayaran  THR  di  bawah  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  maka  pengawas
              ketenagakerjaan  akan  melakukan  penegakan  hukum  berupa  pengenaan  sanksi  pelaksanaan
              pembayaran THR, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

              Sanksi  administratif  tersebut,  kata  Haiyani,  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah
              Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

              Adapun pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa
              teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
              produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

              "Pengenaan  sanksi  administratif  tidak  menghilangkan  kewajiban  pengusaha  atas  denda
              keterlambatan  membayar  THR  Keagamaan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-
              undangan," imbuh Haiyani.

              Haiyani menyampaikan pemberian THR akan akan mendorong konsumsi di tingkat masyarakat.
              Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini, namun para pekerja
              dan buruh bisa mengirim uang kepada orang tua atau saudara, untuk memenuhi kebutuhan
              Lebaran.

              "Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dan semoga pembayaran THR melalui konsumsi
              rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kuartal
              II tahun 2021 sesuai target pemerintah, " ulas Haiyani.

              Lihat juga Video: PNS Keluhkan THR Tanpa Tukin, Tito: Kita Harus Bersyukur [Gambas:Video
              20detik]












                                                           115
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121