Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 112

BENAHI PROSES PENCAIRAN THR 2021, KEMNAKER TEGASKAN PERAN PENTING
              PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN MEDIATOR HI
              - Guna membenahi permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021, Kementerian
              Ketenagakerjaan    (Kemnaker)    berupaya    mengatasi    permasalahan     tersebut   dengan
              mengumpulkan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) provinsi di seluruh Indonesia, Jumat
              (7/5/2021).

              Adapun  seluruh  rangkaian  pertemuan  dilakukan  secara  daring  melalui  aplikasi  Zoom  dalam
              kegiatan  "Webinar  Sinergitas  dan  Kolaborasi  Pengawas  Ketenagakerjaan  dan  Mediator
              Hubungan Industrial dalam Penanganan Permasalahan THR 2021".

              Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenegakerjaan,
              Keselamatan,  dan  Kesehatan  Kerja  (Binwasnaker  dan  K3)  Kemnaker  Haiyani  Rumondang
              menegaskan, penting bagi Pengawas Ketenagakerjaan serta Mediator Hubungan Industrial (HI)
              untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pembayaran THR kepada pekerja
              atau buruh.

              "Dengan demikian, pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam meningkat
              pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Haiyani melalui rilis yang diterima Kompas.com, Minggu.

              Adapun kesepakatan terkait waktu pencairan dan jumlah THR dilakukan secara kekeluargaan
              oleh  Mediator  HI.  Sementara  itu,  proses  penegakan  hukum  berupa  sanksi  administratif  dan
              peringatan akan disampaikan langsung oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

              Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
              Pasal 9 ayat 1 dan 2, sanksi yang diberikan kepada pengusaha dapat berupa teguran tertulis,
              pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan
              pembekuan kegiatan usaha.

              "Pengenaan  sanksi  administratif  tidak  menghilangkan  kewajiban  pengusaha  atas  denda
              keterlambatan  membayar  THR  Keagamaan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-
              undangan," lanjut Haiyani.

              Dorong pertumbuhan ekonomi Meski pemerintah kembali memberlakukan larangan mudik di
              tahun  ini,  Haiyani  menyebut,  dana  THR  yang  diberikan  dapat  dimanfaatkan  kembali  oleh
              masyarakat. Salah satunya dengan mengirimkannya kepada orangtua dan saudara. Bisa juga
              dengan cara dibelanjakan kembali untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

              "Semakin banyak THR yang diterima, semakin banyak juga konsumsi yang akan dibelanjakan, "
              ujar Haiyani.

              Selain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui THR, kebijakan lain juga dilakukan pemerintah
              melalui kebijakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Melalui kedua program tersebut,
              diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal dua kian meningkat.

              "Semoga pembayaran THR melalui konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat
              mempercepat pertumbuhan ekonomi di kuartal dua tahun 2021 sesuai target pemerintah, " kata
              Haiyani.










                                                           111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117