Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 108
Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi
pelaksanaan pembayaran THR, sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).
Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha.
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan," kata Haiyani.
Secara umum, kebijakan Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), THR swasta dan PNS,
diperkirakan akan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II-
2021 mendatang.
Ditambahkan Haiyani, pemberian THR ini akan akan mendorong konsumsi ditingkat masyarakat.
Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini, namun pekerja/buruh
bisa mengirim kepada orang tua atau saudara. "Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik
dan semoga pembayaran THR melalui konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi di kuartal II- 2021 sesuai target pemerintah," ujarnya.
Haiyani menilai momentum Lebaran mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang
lebih besar. Terlebih konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar bagi laju
perekonomian. "Artinya semakin banyak THR yang diterima, semakin banyak juga konsumsi
yang akan dibelanjakan, " katanya. CM (atk).
107
