Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Soal jumlah pengusaha yang telah melaporkan ke Disnaker, Chrisna memastikan, belum
semuanya melapor. Dari 70 perusahaan yang terpantau, ada 60 perusahaan yang telah melapor
"Tidak ada batas waktu untuk melapoikan sudah memberikan THR itu kepada kami. Tidak ada
sanksi juga bagi pengusaha yang tidak melapor. Tapi, kami imbau, sebagai bentuk pengawasan,
semua pengusaha melaporkan realisasi pemberian THR kepada pekerja dan buruh," ujarnya.

Sesuai PP Nomor 36/2021 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6/2016, pengusaha
selaku pemberi kerja wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah
mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Serta, pekerja atau buruh
yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu ataupun perjanjian kerja waktu tertentu.

Besaran THR keagamaan diberikan dengan ketentuan, bagi pekerja yang masa kerjanya 12 bulan
secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Pekerja yang masa kerjanya
1 bulan secara terus menerus, tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai
masa kerja. Dengan perhitungan masa kerja (bulan) dibagi 12 dikali 1 bulan upah.

Di Kota Probolinggo, hingga H-3 Lebaran, tidak ada pekerja ataupun perusahaan yang
melaporkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
(DPMPTSP-Naker). 'Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada laporan sama sekali," ujar Kepala
DPMPTSP-Naker Kota Probolinggo Fatchur Rozi, kemarin (9/5).

Ia mengaku beberapa hari sebelumnya, tim bersama dengan anggota yang tergabung dalam
tripartit telah mendatangi sejumlah perusahaan secara bergilir. Tujuannya, memberikan
pembinaan, termasuk masalah pemberian THR "Sesuai data yang ada, hingga kini belum ada
laporan," ujarnya, (mas/rpd/rud)

13