Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 10
Beberapa di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur,
migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dll.
Sejumlah permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
Sekjen Anwar mengatakan, pemerintah telah mendirikan posko-posko THR di tingkat pusat dan
posko THR di tingkat daerah yang tersebar 34 provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas
pelaksanaan pembayaran THR.
Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja
atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
yang ada.
Ia juga meminta pekerja/buruh segera melaporkan pelanggaran terkait THR di Posko THR
terdekat.
"Kita juga terus berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan
pengaduan pembayaran THR," kata Sekjen Anwar.
Adapun caranya, jika pekerja/buruh, manajemen perusahaan ataupun masyarakat umum yang
butuh informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR dipersilakan untuk datang ke PTSA
Kemnaker dengan menerapkan protokol Kesehatan.
Selain tatap muka, pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui bantuan.
kemnaker.go.id dan call center 1500 630.
9
