Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 6
Judul Ancam beri Sanksi Tegas Pengusaha Tak Bayar THR
Nama Media Kaltim Post
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg13&19
Jurnalis K15
Tanggal 2021-05-10 07:46:00
Ukuran 293x127mmk
Warna Warna
AD Value Rp 99.620.000
News Value Rp 498.100.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya, kami konsentrasi pada layanan
informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami menindaklanjuti pengaduan
dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas
ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan
pelaksanaan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan
perundang-undan-gan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya
Ringkasan
Pemerintah memastikan akan memberi sanksi tegas kepada pengusaha yang melanggar aturan
tunjangan hari raya (THR). "Sebelumnya, kami konsentrasi pada layanan informasi dan
konsultasi terkait THR, maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum
terhadap pelanggaran aturan THR," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
seperti dikutip dari keterangan resmi Kemnaker, akhir pekan lalu.
ANCAM BERI SANKSI TEGAS PENGUSAHA TAK BAYAR THR
Pemerintah memastikan akan memberi sanksi tegas kepada pengusaha yang melanggar aturan
tunjangan hari raya (THR). "Sebelumnya, kami konsentrasi pada layanan informasi dan
konsultasi terkait THR, maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum
terhadap pelanggaran aturan THR," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
seperti dikutip dari keterangan resmi Kemnaker, akhir pekan lalu.
5

