Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Ida mengungkapkan, memasuki periode H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan
pembayaran THR kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung
menyelesaikan pengaduan THR yang masuk Posko THR dan tak segan memberikan sanksi sesua
i kewenangannya apabila ada yang melanggar.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kemnaker menerima 1.369 laporan selama
20 April-6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021, di antaranya
ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri
makanan dan minuman, dan lain-lain.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, Sekjen Kem-naker Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR. "Kami menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara
periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk
memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR,"
ujarnya.

Anwar juga menyampaikan bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.

Ia juga mengingatkan pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-l) sebelum Hari Raya Lebaran.

"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai de ngan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," jelasnya.

Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan wajib membayar denda sebesar 5 persen
dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar. Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat
dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. (ndu/kl5)

caption:

TEGAS: Pemerintah bakal memberi denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar pengusaha
jika mereka tidak menuntaskan kewajibannya sejak berakhirnya batas waktu yang diberikan.

6