Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 170

Judul               Menaker Minta Kepala Daerah Turun Tangan Selesaikan Pengaduan
                                    THR
                Nama Media          suaramerdeka.com
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/263230-menaker-
                                    minta-kepala-daerah-turun-tangan-selesaikan-pengaduan-thr
                Jurnalis            Rep
                Tanggal             2021-05-09 07:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan
              informasi  dan  konsultasi  terkait  THR,  maka  sekarang  kita  perkuat  aspek  pengawasan  dan
              penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR



              Ringkasan

              Menteri  Tenaga  Kerja  (Menaker)  Ida  Fauziyah  meminta  seluruh  kepala  daerah  untuk  turun
              tangan  menyelesaikan  pengaduan  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  yang  masuk  ke  posko  THR.
              "Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
              kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
              Ida Fauziyah, yang dikutip dari Pikiran Rakyat, minggu, 9 Mei 2021.



              MENAKER MINTA KEPALA DAERAH TURUN TANGAN SELESAIKAN PENGADUAN THR

              JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah meminta seluruh kepala daerah untuk
              turun tangan menyelesaikan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) yang masuk ke posko THR.

              Bahkan kepala daerah diminta untuk tidak segan memberi sanksi sesuai kewenangannya jika
              terjadi pelanggaran aturan THR.

              "Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
              kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
              Ida Fauziyah, yang dikutip dari Pikiran Rakyat, minggu, 9 Mei 2021.
              Untuk posko THR Keagamaan 2021, Kemanker mencatat ada 1.569 laporan masuk dalam kurun
              waktu 20 April hingga 6 Mei 2021.




                                                           169
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175