Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 166
THR JADI POLEMIK, KADISNAKER SE-INDONESIA AKHIRNYA DIKUMPULKAN
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengumpulkan Kadisnaker provinsi seluruh Indonesia terkait permasalahan
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021, pada Jumat (7/5/2021).
Kemnaker telah menerima 899 laporan pengaduan terkait THR dalam rentang waktu 20 April
hingga 6 Mei 2021.
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenegakaerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Binawasnaker & K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang menegaskan, terkait kasus ini Pengawas
ketenagakerjaan dan Mediator HI memiliki tugas penting dalam pembinaan dan pengawasan
untuk memastikan pembayaran THR kepada pekerja/buruh.
Hal ini ia sampaikan pada Webinar Sinergitas dan Kolaborasi Pengawas Ketenagakerjaan dan
Mediator Hubungan Industrial dalam Penanganan Permasalahan THR 2021melalui zoom meeting
pada Jumat (7/5/2021).
"Tugas Mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan perusahaan dapat
mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang dibayarkan," kata
Haiyani dalam keterangannya.
Sedangkan Pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum berupa sanksi
administrasi apabila THR tidak dibayarkan.
"Dengan demikian pengawas dan Mediator dpt ikut andil berperan aktif dalam meningkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia," Haiyani Rumondang.
Haiyani menjelaskan dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau
kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi
pelaksanaan pembayaran THR, sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).
Sedangkan bagi Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan," lanjut Haiyani.
Secara umum, kebijakan Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), THR swasta dan PNS,
diperkirakan akan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021
mendatang.
Ditambahkan Haiyani, pemberian THR ini akan akan mendorong konsumsi ditingkat masyarakat.
Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini, namun pekerja/buruh
bisa mengirim kepada orang tua atau saudara,
"Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dan semoga pembayaran THR melalui konsumsi
rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kuartal
II thn 2021 sesuai target pemerintah, " ujarnya.
165
