Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Judul Menaker Bakal Sanksi Pengusaha Yang Melanggar Bayar THR
Nama Media inionline.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://inionline.id/2021/05/menaker-bakal-sanksi-pengusaha-yang-
melanggar-bayar-thr/
Jurnalis adminonline
Tanggal 2021-05-09 08:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan
informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami menindaklanjuti pengaduan
dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas
ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan
pelaksanaan THR

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan
perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya

neutral - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Terserah pemerintah, kan katanya ada
sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini sudah di luar kemampuan kami

negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Ini juga bukan kesalahan perusahaan tapi
force majeure. Mestinya ini keadaan tidak normal, tapi dipaksakan supaya melakukan hal normal
(membayar THR penuh)

negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) SE Menaker tidak memberi peluang bagi yang
tidak mampu. Hanya menekankan, bagi yang mampu minimal satu minggu sebelum Lebaran
harus bayar, yang tidak mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat satu hari sebelum
Lebaran harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar

negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Semestinya kebijakan yang keluar itu

160