Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 159
Ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan
setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang dibentuk.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila
ditemukan pelanggaran.
Tercatat, Posko THR Keagamaan 2021 Kemenaker sudah menerima 1.569 laporan selama
periode 20 April-6 Mei 2021. Terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan di antaranya adalah ritel, jasa
keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan
minuman, dll.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan, antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tak mampu karena terdampak pandemi covid-19.
Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya mengerahkan pengawas
ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR.
"Kami menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," ujarnya.
Anwar juga menyampaikan bagi perusahaan yang terdampak covid-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Ia mengingatkan pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan yang
tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada kesepakatan
tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," jelasnya.
Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan wajib membayar denda sebesar 5 persen
dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J.
Supit menyebut kalangan pengusaha pasrah bila nanti mendapatkan sanksi keterlambatan
pembayaran THR sesuai ketentuan.
158
