Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

(perusahaan) yang betul-betul tidak mampu silahkan berunding bipartit karena yang paling tahu
kondisi di dalam perusahaan adalah manajemen dan karyawan

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengancam memberikan sanksi kepada pengusaha yang
melanggar aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. Dalam menegakkan aturan,
Ida menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan
hukum guna memastikan THR dibayarkan kepada pekerja sesuai ketentuan.

MENAKER BAKAL SANKSI PENGUSAHA YANG MELANGGAR BAYAR THR

Inionline.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengancam memberikan sanksi kepada
pengusaha yang melanggar aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.
Dalam menegakkan aturan, Ida menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek
pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan THR dibayarkan kepada pekerja sesuai
ketentuan.

"Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka
sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan
THR," kata Ida lewat rilis pada Jumat (7/5).

Ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan
setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang dibentuk.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila
ditemukan pelanggaran.

Tercatat, Posko THR Keagamaan 2021 Kemenaker sudah menerima 1.569 laporan selama
periode 20 April-6 Mei 2021. Terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan di antaranya adalah ritel, jasa
keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan
minuman, dll.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan, antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tak mampu karena terdampak pandemi covid-19.

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya mengerahkan pengawas
ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR.

"Kami menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," ujarnya.

Anwar juga menyampaikan bagi perusahaan yang terdampak covid-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.

161