Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 160

Pasrah karena menurut dia pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar
              THR para karyawannya.
              "Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini
              sudah di luar kemampuan kami," katanya, Jumat (7/5).

              Anton menilai aturan yang dikeluarkan Kemenaker tahun ini tidak memberi kesempatan bagi
              perusahaan-perusahaan  di  sektor  yang  secara  operasional  masih  terseok-seok,  seperti
              perhotelan atau transportasi, hingga UMKM. "Ini juga bukan kesalahan perusahaan tapi force
              majeure.  Mestinya  ini  keadaan  tidak  normal,  tapi  dipaksakan  supaya  melakukan  hal  normal
              (membayar THR penuh)," ujar Anton.

              Dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
              Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemerintah
              memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang terdampak covid-19.

              Bagi pengusaha yang tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai dengan waktu yang telah
              ditentukan atau H-7, pengusaha diharuskan melakukan dialog dengan pekerja. Selanjutnya, hasil
              dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

              Namun,  pengusaha  tetap  harus  membayar  THR  paling  lambat  sehari  sebelum  hari  raya
              keagamaan. Jika terlambat, ada sanksi yang dibebankan kepada pengusaha.

              "SE Menaker tidak memberi peluang bagi yang tidak mampu. Hanya menekankan, bagi yang
              mampu minimal satu minggu sebelum Lebaran harus bayar, yang tidak mampu harus lapor ke
              pemda, tapi paling lambat satu hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus
              bayar," jelasnya.

              Sikap pasrah itu juga didasari masukan pengusaha dalam perundingan tripartit ternyata tidak
              dihiraukan. Ia mengatakan perwakilan pengusaha sudah menyatakan masalah yang dihadapi
              pengusaha, namun putusan dalam SE Menaker belum mewakili suara pengusaha.

              "Semestinya  kebijakan  yang  keluar  itu  (perusahaan)  yang  betul-betul  tidak  mampu  silahkan
              berunding bipartit karena yang paling tahu kondisi di dalam perusahaan adalah manajemen dan
              karyawan," pungkasnya.





























                                                           159
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165