Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 163
Ia mengingatkan pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan yang
tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada kesepakatan
tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," jelasnya.
Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan wajib membayar denda sebesar 5 persen
dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J.
Supit menyebut kalangan pengusaha pasrah bila nanti mendapatkan sanksi keterlambatan
pembayaran THR sesuai ketentuan.
Pasrah karena menurut dia pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar
THR para karyawannya.
"Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini
sudah di luar kemampuan kami," katanya, Jumat (7/5).
Anton menilai aturan yang dikeluarkan Kemenaker tahun ini tidak memberi kesempatan bagi
perusahaan-perusahaan di sektor yang secara operasional masih terseok-seok, seperti
perhotelan atau transportasi, hingga UMKM.
"Ini juga bukan kesalahan perusahaan tapi force majeure. Mestinya ini keadaan tidak normal,
tapi dipaksakan supaya melakukan hal normal (membayar THR penuh)," ujar Anton.
Dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemerintah
memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang terdampak covid-19.
Bagi pengusaha yang tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan atau H-7, pengusaha diharuskan melakukan dialog dengan pekerja. Selanjutnya, hasil
dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Namun, pengusaha tetap harus membayar THR paling lambat sehari sebelum hari raya
keagamaan. Jika terlambat, ada sanksi yang dibebankan kepada pengusaha.
"SE Menaker tidak memberi peluang bagi yang tidak mampu. Hanya menekankan, bagi yang
mampu minimal satu minggu sebelum Lebaran harus bayar, yang tidak mampu harus lapor ke
pemda, tapi paling lambat satu hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus
bayar," jelasnya.
162
