Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

“Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka
sekarang kami memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
aturan THR,” kata Ida di Jakarta, Jumat (7/5).

Ida meminta para gubernur, wali kota, dan bupati turun tangan langsung menyelesaikan setiap
pengaduan yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk.

Dia juga meminta para kepala daerah itu tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai
kewenangan apabila terjadi pelanggaran aturan THR.

Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk selama kurun
waktu 20 April sampai dengan 6 Mei 2021.

Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi dan 899 pengaduan THR. Ada berbagai kategori sektor
usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan
perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dan
lain-lain.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain tidak dibayar sama sekali,
dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan
dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.

”Kami langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan DinasKetenagakerjaan untuk memerintahkan Pengawas
Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR,” kata Anwar.
Pengusaha yang tidak membayar THR, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. (jpnn/ila)

313