Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Judul Pengusaha Sejumlah Sektor Sulit Bayar THR Penuh
Nama Media Waspada
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL PgA5
Jurnalis mc
Tanggal 2021-05-08 08:42:00
Ukuran 146x174mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 7.592.000

News Value Rp 22.776.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
neutral - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Terserah pemerintah, kan katanya ada
sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini sudah di luar kemampuan kami

negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) SE Menaker menyebutkan bahwa tidak
memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Itu hanya menekankan, bagi yang mampu minimal
1 minggu sebelum Lebaran harus bayar. Yang tidak mampu harus lapor ke pemda, tapi paling
lambat 1 hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar

negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Kita tahu pandemi ini kan melanda bukan
cuma kita tapi juga dunia. Kedua, ini juga bukan kesalahan perusahaan tapi force majeure.
Mestinya ini keadaan tidak normal tapi dipaksakan supaya melakukan hal normal (membayar
THR penuh)

neutral - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Semestinya kebijakan yang keluar itu
(perusahaan) yang betul-betul tidak mampu silakan berunding bipartit karenayang paling tahu
kondisi di dalam perusahaan adalah manajemen dan karyawan. Kedua, kita ini hanya mau ambil
telur atau ayamnya yang kita pertahankan? Yang bijaksana harusnya seperti itu

Ringkasan

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J.
Supit mengakui pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) penuh bagi para karyawannya. Dia pun mengaku pasrah jika nantinya ada
perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan. "Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja
pemerintah yang urus karena ini sudah di luar kemampuan kami," kata Anton di Jakarta, Jumat
(7/5).

320