Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

"Sudah 4 pengaduan di Lombok Timur kaitan dengan THR yang mempertanyakan selama ini
pekerja yang bekerja di perusahaan itu belum pernah terima THR," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, Jumat (7/5).

Saat ini laporan dari 4 pekerja di Lotim tersebut sedang ditindaklanjuti, apa yang menjadi
penyebab dari perusahaan belum pernah memberikan THR kepada pekerjanya.

Padahal THR wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja. Perusahaan juga diharuskan
melakukan dialog dengan pekerja dengan berdasarkan laporan keuangan untuk mencapai
kesepakatan pembayaran THR tersebut.

“Ya selama ini mereka bekerja tidak pernah dapat THR dari perusahaan tempatnya bekerja, itu
sedang kita atasi. Apa kendalanya tidak memberikan,” tuturnya.

Dikatakan, pihaknya sudah memberikan SE Menaker kepada perusahaan- perusahaan yang ada.
Prinsipnya perusahaan mengendepankan pembayaran THR. Meski jika melihat kondisi sekarang
banyak perusahaan yang sepenuhnya belum beroperasional normal. Bahkan masih ada
merumahkan karyawan ataupun mengurangi jam kerjanya.

"Sejauh ini kalau yang kita tangani adalah pengaduan. Kalau tidak ada keluhan, artinya baik-
baik saja dan tidak ada laporan. Artinya ada sepakat diantara pengusaha dengan pekerja,'*
imbuhnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB Ni Ketut Wolini mengatakan,
perusahaan yang tergabung di Apindo memang sudah diwajibkan untuk membayar THR pekerja.
Jika memang kondisi pengusaha membaik, karena itu merupakan kewajiban dari perusahaan.
Tetapi apabila tidak mampu ada kesepatan pekerja dengan pengusaha untuk pembayaran THR
tersebut.

"THR sudah jelas aturan pemerintah H-7 itu paling lambat dibayar bagi pengusaha yang mampu.
Tetapi jika belum mampu mungkin ada solusi antara pekerja dan pengusaha untuk dibicarakan
dengan baik," katanya. (dev)

caption:

ILUSTRASI PEKERJA: Sala seorang karyawan di salah satu perusahaan, tetap beraktivitas di
tengah pandemi Covid-19.

324