Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 330
ADA 899 PENGADUAN THR BERMASALAH KE KEMENAKER, KAMU PERLU LAPOR?
Jakarta, IDN Times - Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk selama kurun waktu 20
April sampai 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan
THR.
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan beberapa permasalahan pembayaran THR yang
diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan
kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak
mampu karena terdampak pandemi COVID-19.
"Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dan lain-lain," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat
(7/5/2021).
1. Langsung tindak lanjut pengaduan THR Posko Pengaduan THR Disnaker PPU (IDN
Times/Ervan Masbanjar) Anwar mengatakan bahwa Kemnaker mengerahkan Pengawas
Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR.
"Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Sekjen Anwar.
Selain itu, lanjutnya, Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia
melalui virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR.
2. Pengusaha harus berdialog dengan pekerja jika tidak bisa bayar THR IDN Times/Ita Malau
Anwar juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," kata Anwar.
Laman Posko THR untuk melaporkan THR bermasalah. (Tangkapan layar Posko THR Kemnaker)
Anwar juga mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
329
