Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 328

Maka  dari  itu,  Ida  memastikan  bahwa  pihaknya  kini  memperkuat  aspek  pengawasan  dan
              penegakan hukum untuk memastikan pembayaran THR bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan
              sesuai ketentuan.

              Dia  meminta  para  Gubernur,  Bupati  hingga  Wali  Kota  untuk  turun  tangan  langsung  dalam
              menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk. Serta, tak
              segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.

              "Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
              kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
              Menaker  Ida  dalam  keterangan  trtulis  yang  diterima  Kantor  Berita  Politik  RMOL,  Sabtu
              (8/5/2021).

              Selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021, Kemanaker menerima laporan dari Posko THR
              Keagamaan 2021 yang mencatat ada 1.569 laporan masuk. Jumlah tersebut terdiri dari 670
              konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
              Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
              adalah  ritel,  jasa  keuangan  dan  perbankan,  konstruksi,  manufaktur,  migas,  alat  kesehatan,
              industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

              Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
              sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
              bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.















































                                                           327
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333