Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 335

Ketua  Serikat  Buruh  Sejahtera  Indonesia  (SBSI)  1992  Sragen,  Joko  Supriyanto  mengatakan,
              sudah  dilakukan  mediasi  dengan  perusahaan  DMST  2,  kemarin  (7/5).  Namim  belum  ada
              kesepakatan  antara  SBSI  1992  dengan  perusahaan.  Pekerja  mendesak  nilai  THR  sesuai
              ketentuan pemerintah yakni 100 persen. Namun perusahaan hanya mampu 70 persen dengan
              dicicil. Yakni 30 persen dibayar sebelum hari raya, 40 persen dicicil empat kali selama empat
              bulan setelah Lebaran.

              "Kami prihatin jika hanya 70 persen, itupun dicicil. Pekerja inginkan 100 persen," jelas Joko,
              kemarin (7/5).

              Terkait permasalahan tersebut, Kepala Disnaker Sragen Joko Suratno berupaya menjembatani
              kedua belah pihak. Setiap perusahaan di Sragen sejauh ini tidak ada masalah berarti. Tinggal
              DMST II yang berada di Kecamatan Sidoharjo yang belum ada titik temu kesepakatan. Ada dua
              serikat pekerja yang berbeda sikap. Satu serikat pekerja sudah sepakat Sedangkan yang satunya
              belum bisa menerima keputusan.

              "Yang mayoritas dengan anggota 760 orang sudah sepakat. Yang anggotanya 460-an orang
              yang belum sepakat," imbuh Joko.

              Namun dia menekankan kesepakatan harus bulat. Karena melibatkan lebih dari 1.000 pekerja.
              Pihaknya  sudah  memfasilitasi  dialog  sampai  ada  titik  temu.  Dari  pihak  perusahaan
              menyampaikan masih belum mampu akibat pandemi Co-vid-19. Sehingga belum bisa memberi
              sesuai ketentuan.

              "Tahun kemarin kebetulan Covid-19 datang Maret. Mei sudah Lebaran, cash flow di perusahaan
              masih bagus. Namun saat ini sebaliknya. Meski saat ini lebih baik dari akhir tahim 2020," terang
              Joko.

              Dia menambahkan, sesuai surat edaran menteri tenaga kerja yakni satu kali gaji. Namun kalau
              perusahaan tidak mampu, harus dibicarakan antara pekerja dan perusahaan. Kalau tidak ada
              kesepakatan nanti akan difasilitasi pemerintah ke satwasker" terangnya, (din/adi)






































                                                           334
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340