Page 341 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 341
MENAKER: SANKSI TEGAS PELANGGAR ATURAN THR
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mendorong pemberian sanksi tegas. Kepada
para pelanggar aturan mengenai pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja atau buruh.
Oleh karena itu, memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran 2021 ini, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk
memastikan pembayaran THR lancar sesuai ketentuan.
"Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR. Maka
sekarang kami memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
aturan THR," kata Ida di Jakarta, Jumat (7/5/2021).
Ida minta para gubernur, walikota dan bupati turun tangan langsung menyelesaikan setiap
pengaduan yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk. Dia juga minta para kepala daerah
itu tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai kewenangan apabila terjadi pelanggaran aturan
THR.
Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk selama kurun
waktu 20 April sampai dengan 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi dan 899
pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman dan lain-lain.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain: tidak dibayar sama sekali,
dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan
dalam bentuk uang dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi covid-19.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan. Pihaknya mengerahkan Pengawas
Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR.
"Kami langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik. Kemudian
langsung berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memerintahkan Pengawas
Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Anwar.
Dia menambahkan Ditjen Binwasnaker dan K3, pagi tadi (kemarin) telah melakukan koordinasi.
Bersama seluruh kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan mediator di
seluruh Indonesia. Dilakukan virtual, mengoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum
pelaksanaan THR.
Anwar menyampaikan, bagi perusahaan yang terdampak covid-19 dan tidak mampu memenuhi
pembayaran THR. Didorong melakukan dialog dengan tetap mengacu pada peraturan
perundangan.
Dia mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi. Apabila terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum Lebaran. Harus ada kesepakatan
tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis. Harus didukung dengan bukti laporan keuangan dua
tahun terakhir. Memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan. Maka pengawas akan melakukan pengawasan
340
