Page 345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 345

Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan ingin memastikan
              pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  bagi  pekerja/buruh  berjalan  lancar  dan  sesuai
              ketentuan.

              Menaker  Ida  Fauziyah,  meminta  para  Gubernur,  Walikota,  dan  Bupati  untuk  turun  tangan
              langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah
              dibentuk.

              "Kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat
              aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata Ida dalam
              siaran pers, Jumat (7/5/2021).

              Sementara itu, selain pegawai swasta dan pegawai negeri sipil yang mendapatkan THR. Presiden
              dan Wakil Presiden juga akan mendapatkan THR tahun ini. Aturan pemberian THR terhadap
              Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam PMK Nomor 42/PMK.05/2021.

              Di dalam aturan tersebut dijelaskan, komponen THR presiden dan wakil presiden yang termasuk
              dalam kategori pejabat negara, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan
              dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

              Diketahui, tahun lalu, presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, hingga PNS golongan I
              dan  II  tidak  mendapatkan  THR.  Kala  itu,  pemerintah  sedang  menghemat  anggaran  yang
              sebagian besar dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

              Situasi kali ini berbeda dengan Lebaran tahun lalu. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
              Ma'ruf Amin tahun ini akan menerima tunjangan hari raya (THR).

              Lantas berapa besaran  THR Presiden Jokowi  dan Wapres  Maruf Amin  ?  Besaran THR Presiden
              dan Wakil Presiden terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk
              uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

              Mengenai gaji pokok, untuk presiden dan wakil presiden aturannya tertuang dalam UU Nomor 7
              Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden.

              Pada pasal 2 ayat (1) aturan tersebut dijelaskan, gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok
              tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

              Sementara, gaji pokok wakil presiden yakni empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain
              presiden dan wakil presiden. Untuk diketahui, gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan
              wakil presiden adalah sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

              Jumlah tersebut merupakan nominal gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan
              Ketua MPR. Dengan demikian, maka gaji presiden adalah sebesar enam kali Rp 5.040.000 per
              bulan, sementara untuk wakil presiden sebesar empat kali Rp 5.040.000 per bulan.

              Selain gaji pokok, presiden dan wakil presiden juga mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur
              dalam  Keputusan  Presiden  (Kepres)  Nomor  68  Tahun  2001.  Besarnya  tunjangan  presiden
              ditetapkan sebesar Rp 32.500.000 per bulan (berapa gaji presiden).

              Lalu  untuk  posisi  wakil  presiden  mendapatkan  tunjangan  jabatan  sebesar  Rp  22.000.000.
              Dengan demikian, besaran THR Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah sekitar Rp 62.740.000 dan Rp
              42.160.000. Gaji Ke-13  Selain THR, tahun ini, pejabat negara hingga PNS juga akan menerima
              gaji ke-13.

              Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, waktu pembayaran gaji ke-13 ASN dan
              TNI/Polri akan dilakukan pada bulan Juni mendatang.


                                                           344
   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350