Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 349
Judul Fasilitasi Hak Pekerja, Disnakertrans Buka Posko Aduan THR
Nama Media Koran Kaltim
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg12
Jurnalis ZM
Tanggal 2021-05-08 06:52:00
Ukuran 93x204mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.275.000
News Value Rp 81.375.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Sudirman Latif (Plt Kepala Disnakertrans Kutim) Para buruh yang memiliki keluhan
terkait THR, bisa melaporkan keluhannya di posko pengaduan di Kantor Disnakertrans
positive - Sudirman Latif (Plt Kepala Disnakertrans Kutim) THR menjadi hak pekerja yang
diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kontrak kerja telah disepakati. Pekerja yang berhak
mendapat THR itu minimal sudah bekerja selama satu bulan secara terus menerus
negative - Sudirman Latif (Plt Kepala Disnakertrans Kutim) Tidak boleh dicicil, karena THR sudah
harus dibayarkan maksimal H-7 sebelum hari raya, itu memang keharusan
neutral - Sudirman Latif (Plt Kepala Disnakertrans Kutim) Jika terjadi kelalaian dalam pemberian
THR terhadap pekerja, petugas posko akan melayani pengaduan yang disampaikan. Setelah
aduan ditampung, nantinya akan melakukan mediasi antara pihak perusahaan dan pekerja dalam
hal pemberian THR
Ringkasan
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim telah membuka posko untuk
memfasilitasi pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi pekerja. Posko tersebut dibuat
dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan
pemberian THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan di lingkungan tersebut. "Para buruh yang
memiliki keluhan terkait THR, bisa melaporkan keluhannya di posko pengaduan di Kantor
Disnakertrans," kata Plt Kepala Disnakertrans Kutim Sudirman Latif, Jumat (7/5).
FASILITASI HAK PEKERJA, DISNAKERTRANS BUKA POSKO ADUAN THR
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim telah membuka posko untuk
memfasilitasi pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi pekerja. Posko tersebut dibuat
dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan
pemberian THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan di lingkungan tersebut.
348
