Page 389 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 389
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai
ketentuan.
Menaker Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk turun tangan
langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR. Mereka juga
diminta untuk tidak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran
aturan THR.
"Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR. Maka
sekarang kami memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
aturan THR," kata Ida, dikutip keterangan tertulis, Jumat, 7 Mei 2021.
Pokso THR Keagamaan 2021 Kemenaker mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR
selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR
dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021, di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, dan
industri makanan dan minuman.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan, antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi covid-19.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, bahwa
Kemenaker mengerahkan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah
untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.
"Kami langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik. Kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Anwar.
Anwar juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis, dan harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir. Lalu memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari sebelum Hari Raya Idulfitri.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," kata Sekjen Anwar.
388
