Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 434
Judul Menaker Ida: Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Aturan THR
Nama Media sindonews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/421648/94/menaker-ida-sanksi-
tegas-bagi-pelanggar-aturan-thr-1620392741
Jurnalis Atik Untari
Tanggal 2021-05-07 20:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan
informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita langsung menidaklanjuti
pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-
dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan
pemeriksaan pelaksanaan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3
telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas
Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan
langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan
perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan pihaknya tak segan memberikan sanksi
sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR. Ia juga meminta para gubernur,
wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR
yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk. Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran,
Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk
memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan
sesuai ketentuan.
433
