Page 429 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

TERIMA 899 ADUAN THR, MENAKER IDA MINTA PEMDA SANKSI TEGAS
PELANGGAR ATURAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan 2021 menerima 899 aduan THR.

Untuk itu, dia pun meminta para gubernur, wali kota, dan bupati turun tangan menyelesaikan
setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak segan
memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.

"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR,"
katanya, Jumat (7/5/2021).

Memasuki H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memang memperkuat
aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran THR bagi pekerja
atau buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Posko THR Kemenaker bahkan mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk selama kurun waktu
20 April sampai 6 Mei 2021. Jumlah ini terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021, di antaranya
ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri
makanan dan minuman, hingga lainnya.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan, antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, hingga perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-
19.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.

"Kami langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata dalam keterangan tertulis
yang diterima Kompas.com.
Dia menjelaskan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah betkoordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia.

"Koordinasi itu digelar virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum
pelaksanaan THR," tambahnya.

Anwar juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi agar mengatur
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya
jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir serta memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.

"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR," ujarnya.
428