Page 424 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 424
JANGAN MAIN-MAIN! MENAKER PELOTOTI PERUSAHAAN MANGKIR BAYAR THR
Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk
memastikan pembayaran THR. Hal ini dilakukan agar pembayaran THR bagi pekerja/buruh
berjalan lancar dan sesuai ketentuan, terlebih memasuki masa rentang waktu H-5 Lebaran saat
ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati
untuk turun tangan dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR
yang telah dibentuk. Ia pun meminta pihak terkait tak segan memberikan sanksi sesuai
kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (7/5/2021).
Ida mengungkap Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat
adanya 1.569 laporan yang masuk dalam kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah
tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ia pun menyebutkan ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR
2021 di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas,
alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara
lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau
tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena
terdampak pandemi COVID-19.
Langsung klik halaman selanjutnya, masih ada informasi yang penting soal THR.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untuk
mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.
"Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," ungkap Anwar.
"Tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR," imbuhnya.
Selain itu, Anwar mengatakan perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR didorong untuk melakukan dialog mengenai pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Tak lupa, ia mengingatkan jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh
hari sebelum hari raya, maka harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan
pekerja untuk jangka waktu pembayarannya. Hal ini ia tujukan pada Pengawas Ketenagakerjaan
di setiap provinsi.
Kesepakatan tersebut, jelas Anwar, dibuat secara tertulis dan harus didukung dengan bukti
laporan keuangan 2 tahun terakhir serta memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan
syarat paling lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
423
