Page 419 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

ADA 1.569 LAPORAN MASUK POSKO KEMNAKER, 899 MERUPAKAN PENGADUAN
THR
Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat,
ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021.
Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Terdapat berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 ini di
antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat
kesehatan, industri makanan dan minuman, dan lainnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Walikota dan Bupati untuk turun
tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke posko THR yang
telah dibentuk dan tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran
aturan THR.

"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Ida dalam siaran pers pada Jumat (7/5).

Adapun beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain, THR tidak dibayar
sama sekali, dibayar Sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan,
dibayar bukan dalam bentuk uang dan perusahaan tidak mampu karena terdampak Pandemi
Covid-19.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya mengerahkan pengawas
ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR.

Terkait adanya pengaduan THR Pada Posko THR Kemnaker langsung menidaklanjutinya secara
periodik. Setelahnya dilakukan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk
memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR.

"Tadi pagi Ditjen Binwasnaker & K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR," tambah Anwar.

Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu memenuhi pembayaran THR,
didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan tetap
mengacu pada peraturan perundangan.

Anwar mengingatkan, pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada

418