Page 504 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 504
Ia juga meminta para gubernur, wali kota, dan bupati turun langsung dalam menyelesaikan
setiap pengaduan THR yang masuk Posko THR yang telah dibentuk di masing-masing daerah
serta tidak segan memberikan sanksi sesuai kewenangan bila terjadi pelanggaran aturan THR.
Menurut data yang dikumpulkan pada periode 20 April-6 Mei 2021, Posko THR Kemnaker telah
mencatat 1.569 laporan yang masuk terdiri atas 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan Posko THR 2021, di antaranya ritel,
jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan
dan minuman.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan, antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19.
Dalam kesempatan berbeda, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan di pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan THR 2021.
"Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," ujar dia.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan pembayaran
THR secara penuh dengan paling lambat disalurkan H-7 sebelum Lebaran.
Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 harus melakukan dialog dengan pekerja
berdasarkan laporan keuangan yang transparan. Dispensasi pembayaran bagi perusahaan
terdampak pandemi sehari sebelum Idul Fitri.
503
