Page 500 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 500
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, apabila ada perusahaan yang
tidak membayarkan THR atau terjadi maladministrasi dalam proses pemberian THR, maka buruh
atau pekerja bisa melaporkannya ke Ombudsman.
Laporan tersebut bisa disampaikan langsung ke Ombudsman Pusat maupun 34 Kantor
Perwakilan Ombudsman di tingkat provinsi.
"Ombudsman RI siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang ada. Termasuk melalui
mekanisme respons cepat Ombudsman, jika laporan dimaksud mempunyai indikasi kedaruratan
dan membutuhkan penyelesaian cepat," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/5/2021).
Robert menambahkan, bila ditemukan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan THR 2021,
Ombudsman berwenang untuk memberikan saran serta tindakan korektif terhadap pemerintah.
Menurut dia, Ombudsman menyambut baik adanya aturan kewajiban perusahaan untuk
membayarkan THR secara penuh pada tahun ini.
Meski demikian, ada beberapa hal yang menjadi catatan karena dinilai berpotensi terjadinya
maladministrasi.
Robert mengatakan, tantangan dalam pelaksanaan pemberian THR, salah satunya adalah
minimnya sosialisasi oleh pemerintah terhadap peraturan pelaksanaan THR.
"Hal ini dapat berdampak terhadap pengabaian kewajiban oleh perusahaan dan tidak
diterimanya hak-hak normatif para pekerja/buruh," kata dia.
Ia menekankan pentingnya mekanisme pembuktian catatan keuangan perusahaan yang valid.
Tidak adanya mekanisme atau jaminan pembuktian yang valid maka akan merugikan pihak
pekerja dan buruh.
499
