Page 496 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 496
PERUSAHAAN PELANGGAR THR DIANCAM SANKSI, PAN BROTHERS KENA?
Jakarta, - Batas pembayaran THR paling terakhir sudah makin dekat. Ternyata banyak laporan
perusahaan yang tak sanggup bayar THR atau mampu tapi tak langsung penuh alias dicicil
seperti yang terjadi pada PT Pan Brothers Tbk.
Sesuai ketentuan perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-
undangan atau H-7 Idul Fitri. Namun, bisa ada relaksasi H-1, asalkan ada koordinasi lebih dahulu
dengan pemerintah. Pemerintah juga menegaskan THR 2021 tak boleh dicicil.
Bagi yang melanggar akan kena sanski. Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang
ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Menaker Ida dalam pernyataan resminya Jumat (7/5).
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat,
ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April s.d 6 Mei 2021. Jumlah
tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dll.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.
"Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Sekjen Anwar.
"Tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR," tambah
Sekjen Anwar.
Sekjen Anwar juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak
mampu memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
495
