Page 578 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 578
yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi
pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar aturan THR," kata
Menaker Ida di Jakarta, pada Jumat (7/5/2021).
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat,
ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April sampai dengan 6 Mei
2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 diantaranya,
ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri
makanan dan minuman, dan lain-lain.
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.
"Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Anwar.
Lebih jauh Anwar mengatakan, tadi pagi, Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi
dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di
seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum
pelaksanaan THR.
Anwar juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
577
