Page 628 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 628
Kepala Disnaker Bandarlampung Wan Abdurrahman juga mengaku hingga kini belum menerima
laporan terkait adanya karyawan yang THR-nya tidak dibayarkan. "Baik itu dari swasta maupun
PNS," katanya, Kamis (6/5).
Dilanjutkannya, pembayaran tunjangan tersebut memang harus penuh, tetapi ada pengecualian
bagi perusahaan yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19. Maka dari itu harus dilaporkan
jika ada yang tidak membayarkannya.
"Tetapi harus ada pembuktian. Seperti ada laporan keuangan dan produksinya bagaimana. Jadi
ada keringanan saja berupa kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan dirembukkan. Lalu
bagi yang tidak masuk pengecualian, jika tidak dibayar full ada sanksi, itu agar segera laporkan,"
ungkapnya.
Terpisah, Kepala BPKAD Bandar-lampung Wilson Faisol mengungkapkan jika pihaknya telah
menyiapkan anggaran Rp45 miliar untuk membayarkan THR PNS di lingkungan pemkot. "Aturan
sudah dan perpres sudah. Insya Allah kalau tidak ada halangan Jumat (7/5) sudah bisa kita
proses. Totalnya selatar Rp45 M untuk 8 ribu ASN," terangnya, (pip/mel/ cl/rim)
627
