Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 78
Judul Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR Ke Posko
Terdekat
Nama Media merdeka.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/sekjen-kemnaker-segera-laporkan-
pelanggaran-thr-ke-posko-terdekat.html
Jurnalis Haris Kurniawan
Tanggal 2021-05-09 19:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib
dibayarkan pengusaha, kepada pekerja/ buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan tersebut. Para pekerja/buruh yang memiliki permasalahan terkait pembayaran THR,
dapat segera melaporkan dan mengadukan ke posko-posko THR terdekat yang dibentuk
pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
SEKJEN KEMNAKER: SEGERA LAPORKAN PELANGGARAN THR KE POSKO TERDEKAT
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib
dibayarkan pengusaha, kepada pekerja/ buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan tersebut.
Para pekerja/buruh yang memiliki permasalahan terkait pembayaran THR, dapat segera
melaporkan dan mengadukan ke posko-posko THR terdekat yang dibentuk pemerintah di tingkat
pusat maupun daerah.
"Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera
melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita tindaklajuti dan
mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha, "kata Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi di Jakarta, Minggu (9/5).
Sekjen Anwar mengatakan pemerintah telah mendirikan posko-posko THR di tingkat pusat dan
posko THR di tingkat daerah yang tersebar 34 provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas
pelaksanaan pembayaran THR.
"Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja
atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
yang ada, kata Sekjen Anwar.
77
