Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 75
dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR," kata Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Minggu 9 Mei 2021.
Anwar memaparkan, dari laporan yang masuk ke Posko THR, ada berbagai kategori sektor usaha
yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan
perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dll.
Adapun masalah yang dilporkan, menurut Anwar, antara lain THR tidak dibayar sama sekali,
dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan
dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
Menurut Anwar, THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan
pengusaha, kepada pekerja/buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tersebut.
Para pekerja/buruh yang memiliki permasalahan terkait pembayaran THR, dapat segera
melaporkan dan mengadukan ke posko- posko THR terdekat yang dibentuk pemerintah di tingkat
pusat maupun daerah.
"Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera
melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita tindaklajuti dan
mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," katanya.
Menjelang Lebaran 2021, pemerintah telah mendirikan posko- posko THR di tingkat pusat dan
posko THR di tingkat daerah yang tersebar 34 provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas
pelaksanaan pembayaran THR.
"Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja
atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
yang ada," kata Sekjen Anwar.***
74
