Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020

"Kami tak henti-hentinya mengingatkan Kementerian atau Lembaga, BUMN, Pemda untuk
merealisasi UU Nomor 8 Tahun 2016," katanya, Selasa 15 Desember 2020.
Pasal 53 undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah, pemda, BUMN, dan BUMD
mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja.

"Kalau belum sampai 2 persen, mohon didorong agar sampai terpenuhi 2 persen," tegas politisi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Kementerian ketenagakerjaan, ditekankannya telah berupaya mempermudah disabilitas untuk
dapat memilih pekerjaan yang sesuai keahlian, supaya bisa mendapat tempat kerja.

Caranya, disabilitas dapat mencari Informasi lowongan kerja melalui dinas ketenagakerjaan di
kabupaten, kota atau provinsi. Kemudian mencari portal kerja online di sisnaker
karirhub.kemnaker.go.id dan mendaftarkan diri sebagai pekerja.

Selain itu, juga dapat mencari portal online yang yang dikelola oleh swasta seperti
www.dnetwork.net dan www.kerjabilitas.com. Setelah itu, mempersiapkan syarat-syarat yang
sudah ditentukan oleh perusahaan.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN juga telah menandatangani
nota kesepahaman terkait upaya pelatihan dan penempatan kerja, bagi para penyandang
disabilitas.
Menurut Ida, tingkat partisipasi angkatan kerja para penyandang disabilitas jauh lebih rendah
dibandingkan dengan pekerja non-disabilitas. Tingkat upah yang diterima mereka pun
dikatakannya relatif lebih rendah, dibanding pekerja non-disabilitas.

"Karena itu, saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada Kementerian dan Lembaga, BUMN,
atau Pemda, untuk segera merealisasi UU No. 8/2016 tersebut," kata Ida. (ren).

169