Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 229
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Yanuarpan, ditetapkannya UMK ini sesuai
dengan hasil rapat koordinasi dengan dewan pengupahan, inflasi Kota Palembang, juga survey
kelayakan hidup pekerja. Disurvey dari pasaran berupa sandang dan pangan sebanyak 60 point.
"Ada kenaikan sebanyak 3,33 persen dibandingkan tahun 2020 Rp3.165.519. Sudah ditetapkan
oleh gubernur berdasarkan pertimbangan tersebut," katanya, Selasa (15/12/2020).
Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib menerapkan UMK.
Pemberian upah sesuai UMK harus dilakukan perusahaan untuk kesejahteraan karyawannya. "Di
Palembang banyak sekali penggajian di bawah UMK, biasanya sudah ada kesepakatan antara
pekerja dengan pemberi kerja," katanya.
Yanuarpan mengatakan, pihaknya bulan ini melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan
untuk penerapannya. Jika perusahaan tidak menerapkan UMK, karyawan dipersilakan untuk
mengadukan ke Disnaker Kota Palembang, tapi pihaknya akan melihat dulu kondisi finansial
perusahaan bersangkutan.
"Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu
seharusnya memberikan upah sesuai UMK," katanya.
Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, instansi terkait diharapkan dapat monitoring
perusahaan yang tidak memberikan upah layak kepada pegawainya. Sebab, kesejahteraan
masyarakat Palembang mendorong pertumbuhan pembangunan di Palembang juga menurunkan
angka kriminalitas.
"Dinas terkait dapat memonitor, memberi imbauan kepada pemberi kerja," katanya.
228
