Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020

PEKERJA DISABILITAS SEKTOR FORMAL MASIH RENDAH, MENKO PMK: MEREKA
PRODUKTIF LAYAKNYA ORANG NORMAL
JAKARTA, - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy mengatakan bahwa rasio pekerja penyandang disabilitas tergolong rendah
pada sektor formal.

Kendati demikian, produktivitas para pekerja penyandang disabilitas tidak jauh berbeda dengan
pekerja normal lainnya.

"Rasio penyandang disabilitas yang bekerja secara formal tentu masih terhitung rendah.
Berbagai bisnis usaha menunjukkan praktik baik dalam mempekerjakan penyandang disabilitas,"
ujar Muhadjir dalam Peluncuran Unit Layanan Disabilitas (ULD) secara virtual, Selasa
(15/12/2020).

"Ini membuktikan tenaga kerja penyandang disabilitas tidak kalah dalam etos kerjanya
menunjukkan produktif layaknya orang yang normal," lanjut dia.

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang membidangi pemerintahan
kabupaten/kota per Januari 2020, tercatat perusahaan yang mempekerjakan penyandang
disabilitas sebanyak 546 perusahaan.

Jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.508 orang dari total tenaga kerja yang bekerja
sebesar 538.518 orang.
"Saya berharap juga kepada perusahaan yang belum memberikan kesempatan seperti
perusahaan yang 546 tadi, bisa segera menyusul sehingga urusan kita mengayomi penyandang
disabilitas bisa terlaksana dengan baik," kata Muhadjir.

Dalam kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, isu disabilitas
merupakan isu multisektoral.

Untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas,
diperlukan keterlibatan dan dukungan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun
swasta, baik di pusat maupun daerah.

Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020
tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, sebagai peraturan pelaksanaan Pasal
55, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Untuk itu, melalui kesempatan pada pagi hari ini, Kementerian Ketenagakerjaan perlu untuk
mendorong dan mengingatkan semua pihak, terutama para pengambil kebijakan di pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota, terhadap nilai penting untuk segera mengimplementasikan
layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan ini," ujar Ida.

224