Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 222
Judul Ini Persiapan Serikat Buruh Jelang Sidang Ketiga Omnibus Law
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qldcem428/ini-persiapan-serikat-buruh-
jelang-sidang-ketiga-omnibus-law
Jurnalis Ratna Puspita
Tanggal 2020-12-15 13:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Perbaikan-perbaikan legal standing dan pokok perkara sudah
dilakukan KSPSI AGN dan KSPI
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Begitu pula dalam aturan organisasinya dan kami perkuat lagi
dengan surat tugas terhadap nama-nama yang jadi pemohon. Dengan demikian perbaikan
terhadap legal standing bahwa konfederasi bisa mewakili anggotanya dalam hal ini para buruh
untuk berperkara di MK menurut kami berdasarkan nasihat hakim MK adalah sudah tepat legal
standing konfederasi
negative - Andi Gani (Pimpinan Baleg DPR) Begitu pula upah minimum kabupaten kota atau UMK
bersifat opsional, bisa diadakan bisa juga ditiadakan oleh gubernur dengan bahasa di dalam UU
itu gubernur dapat menenetukan UMK. kalau UU 13 2003 yang lama kata 'dapat' tidak ada
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Semua kegiatan baik penunjang maupun pokok dalam uu
ciptaker diperbolehkan untuk semua jenis pekerjaan. Apa akibatnya? dalam satu perusahaan
akan terjadi bisa saja 95 persennya karyawannya outsourcing
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Lembur yang ditambah membuat jam kerja jadi panjang,
memang dibayar lemburnya, tapi jam kerja jadi panjang, orang bisa cepat mati kalau sudah usia
tua
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Andi Gani akan mengikuti kelanjutan sidang ketiga terkait judicial review omnibus law
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu
(16/12) besok. Serikat Buruh sudah menyelesaikan sejumlah perbaikan sebagaimana yang
disarankan hakim MK pada sidang kedua.
221