Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 140
RI-BELANDA SEPAKAT TINGKATKAN KERJA SAMA DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN
Indonesia dan Belanda sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Hal
tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda di sela-
sela pertemuan G20 di Italia.
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Minister of Social
Affairs and Employment, Wouter Koolmees.
Salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan
sosial yang telah berakhir masa berlakunya. Pemerintah Belanda mengusulkan kepada
Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of
Understanding (MoU) tersebut.
"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga
kerja," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah dalam keterangan tertulis,
Jumat (25/6/2021).
Hal lain yang dibahas, kata Hindun, adalah rencana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda.
Hindun mengatakan peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas.
Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena
meningkatnya penduduk usia tua.
"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun.
Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar mengatakan terkait dengan Presidensi
Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia
mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun depan.
Pemerintah Belanda memberikan dukungan khususnya terhadap 2 (dua) isu yaitu sustainable
job creation and inclusive labour market towards changing world of work. Dukungan ini diberikan
untuk mendukung pekerja disabilitas masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program
pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.
"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity,
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga semua
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza.
Isu yang dibahas lainnya, tambah Reza, adalah pelatihan vokasi berbasis komunitas yang
menjadi salah satu isu prioritas Indonesia. Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah
mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan SDM Indonesia.
"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial," kata Reza.
"Pemerintah Indonesia menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar
kedua negara dalam mendukung implementasi isu-isu prioritas dimaksud," sambungnya.
139
