Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

terkait perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Belanda yang telah berakhir
masa berlakunya.

RI DAN BELANDA SEPAKAT PERPANJANG MOU TERKAIT PERLINDUNGAN SOSIAL
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Belanda
di sela-sela pertemuan G20.

Satu pembahasan dalam pertemuan bilateral itu adalah kerja sama terkait perlindungan sosial
bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Belanda yang telah berakhir masa berlakunya.

Pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama melakukan
evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut.
"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial," kata Staf
Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).

Hindun mengatakan rencana ini turut dibahas di pertemuan yang diwakili Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dari pihak Indonesia dan Minister of Social Affairs
and Employment, Wouter Koolmees dari Belanda.

Pertemuan itu membahas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse dan
caregiver (perawat) ke Belanda.

Hindun mengatakan bahwa peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda
terbuka luas.
Pasalnya, saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena
meningkatnya penduduk usia tua.

"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," kata Hindun.

"Dengan kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi
tenaga kerja," lanjutnya.

Presidensi Indonesia di Employment Working Group (EWG) pada tahun 2022, Pemerintah
Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Belanda untuk kesuksesan Presidensi di tahun
depan.
Sementara itu, Staf Khusus Menaker, M. Reza Hafiz Akbar, mengatakan pemerintah Belanda
memberikan dukungannya, khususnya terhadap 2 isu yaitu sustainable job creation and inclusive
labour market towards changing world of work.

Dua isu ini guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui
penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.

"Isu kedua terkait dengan human capacity development for sustainable growth of productivity,
di mana Pemerintah Belanda memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia
bahwa program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah, namun juga semua
pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja," kata Reza.

134