Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

KARTU PRAKERJA JADI CARA DONGKRAK KUALITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA
JADI BERNILAI TINGGI
Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di beberapa negara pada 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah
penempatan PMI pada tahun lalu sebesar 59 persen, dan penurunan remitansi sebesar 17,5
persen dibanding 2019.

Menindaki situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto coba
mendengar masukan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan PMI dan keluarga,
terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan migran Indonesia pada masa
pandemi.

" Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,"
seru Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021).

Airlangga memandang, harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan
masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan
pelatihan agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di luar negeri.

Menurut data BP2MI, terdapat hampir sebanyak 120 ribu pekerja migran Indonesia yang telah
memanfaatkan program Kartu Prakerja pada 2020 silam.

"Dengan upskilling melalui Prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,"
ujar Airlangga.

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna
Pekerja Migran Indonesia. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan
bagi Purna PMI di seluruh Indonesia.

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses program
Kartu Prakerja, sehingga purna Pekerja Migran Indonesia dapat memperoleh pelatihan dalam
rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat
pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran
pasca kepulangan.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, program Kartu Prakerja saat ini
telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Termasuk, bagi calon dan mantan Pekerja Migran
Indonesia (PMI).
"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan (ex) PMI," kata Kepala Staf
Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, dikutip dari
siaran pers, Kamis (24/6/2021).

Dia menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi III Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian periode 15 November-15 Desember 2020, tercatat jumlah penerima Kartu
Prakerja mencapai 3,38 juta. Dari jumlah itu, 337.154 atau 6,12 persen merupakan calon PMI.

"Pada data yang sama, sebanyak 120.648 atau 2,19 persen dari total penerima Kartu Prakerja
adalah mantan PMI," ujar Moeldoko.

Menurut dia, catatan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dengan Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pendampingan untuk ex-PMI juga dilakukan
171