Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021
P. 69
Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, dalam kesempatan ini, hal
pertama yang dibahas antara Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
bersama dengan delegasi Belanda adalah kerja sama terkait perlindungan sosial yang telah
berakhir masa berlakunya.
Oleh sebab itu, pemerintah Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersama
melakukan evaluasi dan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut.
"Kami menyambut baik rencana evaluasi dan perpanjangan MoU perlindungan sosial. Dengan
kerja sama ini, kami yakin kedua negara dapat meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga
kerja," kata Hindun, dalam siaran pers, Jumat (25/6/2021).
Hindun juga mengatakan, pemerintah Indonesia dan Belanda juga membahas rencana
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor nurse dan caregiver (perawat) ke Belanda.
Ia mengatakan, peluang kerja sebagai nurse dan caregiver bagi PMI di Belanda terbuka luas,
karena saat ini Belanda sedang membutuhkan perawat dalam jumlah besar karena
meningkatnya penduduk usia tua.
"Ini tentu menjadi peluang bagus untuk penempatan specified skilled workers asal Indonesia
pada sektor kesehatan (nurse dan caregiver)," tambah Hindun.
Sementara itu, Staf Khusus Menaker, Reza Hafiz Akbar mengatakan, dalam pertemuan tersebut,
pemerintah Belanda juga memberikan dukungan terhadap dua isu.
Pertama, terkait dengan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan pasar tenaga kerja
yang inklusif menuju perubahan dunia kerja.
Hal ini bertujuan mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui
penyediaan program pelatihan kerja dan penyediaan perlindungan sosial.
Kedua, pemerintah Belanda juga mendukung terkati dengan pengembangan kapasitas manusia
untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan.
Menurut pemerintah Belanda, program pelatihan kerja bukan hanya tanggungjawab pemerintah,
namun juga semua pihak termasuk pemberi kerja dan serikat pekerja.
Isu yang dibahas lainnya, terkait dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas yang menjadi salah
satu isu prioritas Indonesia.
Tercatat Kemnaker hingga tahun 2021 telah mendirikan 2.127 BLK Komunitas guna peningkatan
SDM Indonesia.
"Pemerintah Belanda akan mendukung program ini sehingga dapat menjadi solusi dalam
pengembangan kompetensi berbasis komunitas sosial, dan pemerintah Indonesia juga
menyambut baik potensi-potensi kerja sama yang dapat dijalin antar kedua negara dalam
mendukung implementasi isu-isu prioritas," ujar Reza.
68
