Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 Januari 2021

BALIK KAMPUNG HALAMAN, PAHLAWAN DEVISA NGANGGUR PEMERINTAH
JANGAN TIDUR
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dimasa pandemic covid-19 ini
cukup banyak yang dipulangkan dari negara penempatan.

Baliknya para pahlawan devisa ke kampung halaman harus mendapat perhatian serius
pemerintah baik ditingkat provinsi dan kabupaten kota.

Para pekerja migran Indonesaia ini menurut Haji Bohari Muslim, anggota Komisi V DPRD NTB
merupakan warga NTB yang harus diberikan perlindungan, pelayanan dan lainnya.

Besarnya sumbangsih yang diberikan para pekerja migran ini berupa remitansi harus berbanding
lurus dengan pelayanan yang diberikan.

Bohari Muslim mengharapkan agar PMI yang balik ataupun yang tengah melakukan isolasi
mandiri agar terkaper di program bantuan langsung tunai guna mengurangi bebannya.

"PMI ini adalah penyumbang devisa negara terbesar, kita nomor lima terbesar di Indonesia lebih-
lebih dari Lombok, pulaunya kecil serta wilayahnya kecil tapi devisa dari PMI ini luar biasa
besarnya dari sini," ungkapnya, Rabu (27/1/2021).

Politisi Partai Nasdem NTB ini mengakui, jika PMI asal NTB yang balik kedaerah asal menjadi
penggangguran. Hasil maupun keterampilan yang dimiliki sejatinya bisa dimanfaatkan untuk
bekerja ataupun investasi jangka panjang.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong dinas tenaga kerja untuk memberikan edukasi dan
pemahaman agar mereka untuk memanfaatkan skill dan financial yang dimiliki untuk membuka
lapangan kerja sendiri.

"Kalau bicara beban mereka ini sudah menjadi beban sehingga ini harus menjadi tanggung jawab
pemerintah. Bantuan langsung tunai (BLT) ataupun program pra kerja bisa diarahkan kepada
PMI yang ada saat ini untuk mengurangi beban mereka selama mereka belum berangkat kembali
menjadi PMI," tandasnya.

Diakuinya jika anggaran yang ada di dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB terbatas.
Keterbatasan anggaran ini membuat disnakertrans NTB tidak dapat berbuat banyak sehingga
DPRD NTB tidak bisa terlalu menekan untuk berbuat lebih maksimal bagi pahlawan devisa ini.

"Komisi V sangat konsen memperjuangkan anggarannya tapi saat pembahasan dengan TAPD,
anggaran tersebut tidak dapat disetujui. Sehingga anggaran yang diberikan kepada dinas tenaga
kerja sangat tidak rasional yang berdampak bagi penanganan yang optimal," tutupnya.

76