Page 199 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 199
Tuntutan buruh masih sama, meminta Pemprov Kepri merevisi kenaikan Upah Minimum 2022.
Ribuan buruh dari beberapa serikat di Batam itu sudah hadir di lokasi sekitar pukul 11:30 WIB
tadi.
"Sambil menunggu anggota DPRD provinsi datang kita geser ke kantor wali kota karena kita
minta walikota untuk bertanggungjawab terhadap kondisi upah pekerja buruh Kota Batam," kata
Panglima Garda Metal, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto.
Ia menyebut bahwa Walikota Batam, Muhammad Rudi tidak mengajak kaum buruh untuk
berunding terlebih dahulu. Pemerintah diklaim mengambil keputusan secara sepihak.
"Sebab salah satunya juga ketika merekomendasikan (besaran upah), Walikota tidak mengajak
kaum buruh untuk berunding dulu atau diminta pendapat," kata dia.
Pentolan aktivis buruh Batam itu juga meminta Wali kota untuk mengeluarkan SE untuk menunda
pemberlakuan upah tahun depan sesuai dengan SK Nomor 1373 tahun 2022.
Para buruh akan masih menunggu putusan kasasi itu sehingga semuanya bisa selesai.
"Kita juga akan menunggu putusan kasasi ketika Gubernur tidak mau mencabut kasasi itu,
sehingga bisa clear semuanya. Ketika itu diberlakukan dan kasasi putus atau dicabut oleh
gubernur juga akan memberatkan pengusaha," ujar Suprapto.
Ia bersama kaum buruh pun menegaskan akan tetap berjuang menuntut kelayakan upah yang
diterima.
Lebih-lebih bila pemerintah tidak mau mendengarkan permintaannya, mereka tak ragu akan
menggelar aksi serupa.
"Hari ini sudah 8 sampai 9 kali aksi yang kita lakukan, tetapi itu tak menyurutkan kita karena ini
sebuah perjuangan, perjuangan tidak ada batasan. Kita akan tetap selalu berusaha, koordinasi
atau bahkan menggelar aksi ketika baik Gubernur atau Walikota tidak mau mendengarkan
permintaan kita," katanya.
198
