Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

UMK 11 KAB/KOTA DI JATIM TAK NAIK, DEWAN PENGUPAHAN: DIKATROL TAPI
TIDAK BISA
Ada 11 kabupaten/kota di Jatim yang tidak naik UMK -nya. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi
Jatim dari Unsur Buruh, Ahmad Fauzi mengaku Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah
berusaha mengatrol, namun tetap tidak bisa.

"Dari sisi Apindo pengusaha sebenarnya UMK tahun ini tidak ingin naik, malah turun. Tapi bu
gubernur masih peduli melihat kondisi saat ini dan beliau naikkan. Ada bupati/wali kota yang
tidak menaikkan. Tapi oleh bu gubernur naikkan meski sedikit. Ada 11 daerah yang tidak naik,
dan bu gubernur tidak bisa mengatrol lagi," ujar Ahmad Fauzi saat dikonfirmasi detikcom, Senin
(23/11/2020).

Fauzi menegaskan UMK tahun 2021 wajib hukumnya naik. Karena pandemi COVID-19 tidak
boleh dijadikan alasan. Apalagi banyak perusahaan yang malah untung besar saat COVID-19.

"Wajib UMK naik. Kalau naik ekstrim jumlahnya memang tidak ada dasarnya. Tapi tidak naik
juga tidak ada dasarnya. Ada perusahaan yang produktivitasnya malah bagus. Jadi apa yang
diputuskan bu gubernur ini keputusan politik yang bijak, bukan ekstrim dan tentu merespons
tuntutan buruh juga merespons hasil sidang pengupahan Jatim. Terima kasih Bu Gubernur masih
memperhatkan kesejahteraan pekerja," jelasnya.
Sementara Kadisnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyatakan kenaikan UMK bervariasi.
Mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu. Menurutnya, Gubernur Khofifah telah menaikkan angka
UMK sesuai kondisi daerah masing-masing.

"Ini keputusan yang memperhatikan kondisi daerah masing-masing. Surat keputusan ini sudah
dibuat, sudah dikonsultasikan oleh BPS juga oleh Bu Gubernur dan angka-angkanya telah
dirasionalisasikan oleh bu gubernur sesuai kondisi," terangnya.

254