Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 275
UPAH MINIMUM KABUPATEN BEKASI DITETAPKAN RP 4,79 JUTA
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2021 ditetapkan sebesar Rp 4.791.843 atau naik 6,51%
dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp 4.498.961 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa
Barat.
"Keputusan ini sudah ditandatangani Pak Gubernur Sabtu (21/11) kemarin dan mulai berlaku
pada tanggal 1 Januari 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Suhup di
Cikarang, Senin (23/11).
Suhup mengatakan, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.774-Yanbangsos/2020
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2021 itu menetapkan Kabupaten
Karawang sebagai daerah dengan UMK tertinggi, selisih Rp 6.500 dengan Kabupaten Bekasi.
"Kabupaten Bekasi ada di peringkat kedua UMK tertinggi di Jawa Barat sekaligus Nasional, selisih
Rp 6.500 dengan Kabupaten Karawang," katanya.
Suhup mengaku kenaikan besaran upah ini melalui negosiasi alot berujung pengambilan
keputusan lewat pengambilan suara terbanyak (voting) Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi
yang terdiri atas pemerintah daerah, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh.
"Kami minta teman-teman dengan segala kekurangannya bisa legowo dan menerima hasil
keputusan UMK 2021 tersebut," katanya.
Kenaikan UMK ini, kata dia, didasari atas inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) namun
karena di Kabupaten Bekasi tidak ada inflasi akhirnya mengambil inflasi dari Kota Bekasi sebesar
2,33% ditambah 4,18% PDB berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi Sutomo enggan memberi
tanggapan lebih jauh soal kenaikan ini. Dia menegaskan Apindo tidak mengikuti voting yang
dilakukan saat musyawarah Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi.
Sutomo menjelaskan perusahaan saat ini tengah dipusingkan dengan kondisi perekonomian.
"Kami paham teman-teman buruh punya kebutuhan tapi kami juga sedang mumet-mumetnya.
Karena kami di sini yang bayar," katanya.
Wakil Ketua PC FSPMI Otomotif Khairul Bakhri mengaku bersyukur angka kanaikan sesuai yang
diharapkan. "Gubernur sudah menandatangani keputusan besaran UMK.
Alhamdulillah perjuangan teman-teman serikat buruh tidak sia-sia meski harus melewati rapat
silang pendapat yang luar biasa begitu alot," katanya.
Kenaikan UMK Kabupaten Bekasi ini dilalui dengan sejumlah dinamika bahkan negosiasi
penetapan UMK harus melalui tiga kali rapat pengupahan yang berlangsung dalam kurun waktu
dua pekan.
Puncaknya pada rapat terakhir di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11)
yang diwarnai silang pendapat antara Apindo dengan sejumlah serikat buruh yang hadir. Apindo
memegang teguh keputusan pusat, tidak ada kenaikan UMK 2021 karena kondisi pandemi,
dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja.
Di sisi lain, buruh menegaskan harus ada kenaikan. Sebab meski pandemi, operasional industri
berjalan seperti biasa. Karena perbedaan ini, negosiasi pun berlangsung hingga malam hari dan
diakhiri melalui voting yang tidak diikuti Apindo.
Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id).
274
